Brebes – Maraknya aksi tawuran melibatkan kalangan pelajar, yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Kabupaten Brebes, membuat keprihatinan semua pihak. Pasalnya, aksi tawuran pelajar dalam beberapa kasus yang terjadi l, menelan korban jiwa.

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya aksi tak terpuji tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes menggelar rapat kordinasi bersama Dindikpora Cabang XI Provinsi Jateng, serta jajaran Polres Brebes dan DPRD Brebes, yang digelar diruang transit DPRD setempat, Senin (08/08)23) kemarin.

Kepala Dindikpora Brebes, Caridah mengatakan, rakor dilaksanakan mengantisipasi aksi tawuran yang melibatkan pelajar. Meski diakui mayoritas kalangan pelajar SMA, namun saat ini berimbas melibatkan kalangan anak-anak SMP.

“Karenanya lewat rakor ini beberapa antisipasi tindakan preventif perlu dilakukan,”kata Caridah.

Berbagai upaya telah dilakukan pihaknya dalam mengantisipasi terjadinya aksi tawuran yang melibatkan pelajar. Salah satunya, melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah (KS) dan guru Bimbingan Konseling (BK) agar melaksanakan pembinaan kepada siswa secara intent.

“Para guru juga harus melaksanakan kontrol terhadap HP siswa. Ini sebagai antisipasi adanya ajakan-ajakan yang mengarah ke arah tawuran . Apalagi banyak aksi tawuran berawal dari komunikas hpi melalui grup di medsos,” ungkap Caridah.

Menurut dia, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Karenaya, perlu adanya kerjasama dalam menangani kasus tawuran antar pelajar ini.

“Jujur kami merasa prihatin dengan kondisi generasi muda saat ini yang suka tawuran dan kenakalan remaja lainya,” jelas Caridah.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh sekolah, yakni memberikan sanksi yang jelas kepada pelajar yang terlibat tawuran, sebagai antisipasi dan mencegah kenakalan remaja yang semakin meningkat di Kabupaten Brebes.

“Kemudian, adanya komitmen antara sekolah dan siswa, dalam menggunakan HP secara bijak untuk media pembelajaran. Maka perlu dibuat surat pernyataan orang tua dan siswa jika HP bisa dibuka pihak sekolah tuk keamanan anak. Pihak Dindikpora juga mendukung langkah kepolisian, TNI, dan kejaksaan, yang ikut melakukan pembinaan ke sekolah -harus, seperti ikut menjadi pembina upacara yang digelar di sekolah-sekolah,” pungkasnya.***